Penerbitan obligasi daerah dinilai memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persyaratan regulasi, kesiapan fiskal pemerintah daerah, hingga ketersediaan proyek yang layak dibiayai.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Jakarta memaparkan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan agar penerbitan obligasi daerah dapat terealisasi dengan tetap mengedepankan tata kelola keuangan dan perlindungan investor.
Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK, I Made Bagus Tirthayatra, menjelaskan bahwa OJK berada pada tahap akhir dalam rangkaian proses penerbitan obligasi daerah. Sebelum sampai ke regulator pasar modal, pemerintah daerah harus melewati sejumlah tahapan dan memperoleh persetujuan dari berbagai instansi.
“Proses penerbitan obligasi daerah itu melewati beberapa tahap, di mana bisa dibilang bahwa OJK itulah tahap akhir,” ujar Made Bagus.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan, serta pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Tahapan tersebut diperlukan untuk mengkaji dampak penerbitan utang terhadap kondisi fiskal daerah sekaligus mencegah risiko kelebihan utang atau over-leveraged.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, OJK akan memastikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pasar modal, terutama menyangkut perlindungan investor publik. Salah satunya melalui kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) yang memadai dalam dokumen prospektus.
“Laporan keuangan itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyoroti tantangan obligasi daerah dari perspektif perbankan dan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat instrumen tersebut belum banyak direalisasikan adalah kekhawatiran terhadap beban pembayaran utang yang harus ditanggung APBD, terutama ketika terjadi pergantian kepala daerah.
Sebagai alternatif, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan obligasi yang pembayarannya bersumber dari pendapatan proyek atau revenue bond. Dengan pendekatan tersebut, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD rutin, melainkan berasal dari hasil pengelolaan proyek yang dibiayai.
Ia mencontohkan proyek infrastruktur transportasi maupun pembangunan rumah sakit yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan sebagai objek pembiayaan obligasi daerah.
“Misalnya untuk transportasi atau rumah sakit, sumber pengembaliannya bukan dari APBD lagi dialokasikannya, tapi dari perputaran proyek tersebut,” ungkap Agus.
Lebih lanjut, Agus mengungkapkan tiga agenda penting yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk mendorong realisasi obligasi daerah. Pertama, memisahkan konsep obligasi daerah sebagai instrumen tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar pengganti anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).
Kedua, memastikan kesiapan pipeline proyek yang memiliki kelayakan pembiayaan atau bankable. Menurutnya, ketersediaan proyek yang jelas dan memiliki potensi pendapatan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan investor maupun lembaga keuangan.
Ketiga, menghadirkan satu atau dua proyek percontohan (pilot project) yang benar-benar dapat direalisasikan. Keberadaan proyek percontohan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam memahami mekanisme, tata kelola, serta manfaat penerbitan obligasi daerah.
Melalui sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan sektor perbankan, obligasi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
Terlebih, penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat landasan hukum dan membuka jalan bagi implementasi instrumen tersebut. Dengan regulasi yang jelas, proyek yang layak dibiayai, serta mekanisme perlindungan investor yang memadai, obligasi daerah diharapkan dapat berkembang menjadi instrumen investasi publik yang akuntabel dan berkelanjutan.






