“Seharusnya orang tua kamu tidak usah pernah melahirkan kamu. Kalau kamu anakku, sudah aku buang dari dulu,” cetus kepala sekolah SMA Duri, Darmo Sumitro (Landung Simatupang), kala mendapati perban luka bekas tusukan pisau di paha kanan Jefri (Omara Esteghlal).
Luka itu ditakik oleh Edwin (Morgan Oey), dalam baku hantam pada malam sebelumnya. Air muka Jefri berubah, begitu mendengar ucapan ini. Apalagi, Darmo memintanya mengemasi barang-barang dan pergi dari SMA Duri.
Jefri yang dibuang oleh keluarga, kini dibuang pula dari lingkungan sekolah buangan. Ini pukulan ganda yang mengobrak-abrik harga dirinya. Adegan ini sumbu ledak dalam film Pengepungan di Bukit Duri karya sineas Joko Anwar.
Adegan di ruang kepala sekolah tersebut melahirkan konflik-konflik berikutnya dengan eskalasi makin besar, hingga babak akhir yang menyesakkan dada. Pengepungan di Bukit Duri merefleksikan kegagalan dalam skala mikro (lingkungan pendidikan) yang menjelma kegagalan dalam skala makro (lingkup masyarakat kota dan bisa jadi negara, Indonesia).
Adegan ini berkata kepada para penonton, “Aku kegagalan sistem pendidikan, cermin sosialmu dari masa depan.” Masa depan yang dimaksud hanya berjarak beberapa jengkal dari 2025 (tahun Pengepungan di Bukit Duri dirilis), yakni Jakarta pada 2027.
Menu utama film ini, masalah pendidikan dan pendidikan yang bermasalah, yang disajikan Joko Anwar dalam kanvas layar lebar.
Dari Arah Sebaliknya…
Jujur saja, pendidikan bukan “barang baru” dalam sinema Indonesia. Ia pernah menjadi magnet box office lewat Laskar Pelangi (Riri Riza, 2008). Menyerap 4,7 jutaan penonton, Laskar Pelangi dari novel karya Andrea Hirata ini bertahan di puncak daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa selama sewindu, sebelum dilengserkan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1 (2016). Membahas pendidikan sebagai senjata untuk mengubah nasib, Laskar Pelangi berporos pada pengalaman dramatis Ikal, siswa SD Muhammadiyah, Gantong.
Lima tahun berselang, Sokola Rimba (Riri Riza, 2013), memotret perjuangan Butet Manurung (Prisia Nasution) kala mengajar anak-anak dari suku Anak Dalam, Jambi. Sokola Rimba tak berbicara bagaimana pendidikan bisa mengubah nasib manusia.
Ia membahas fungsi pendidikan di level basic. Siswa yang buta aksara, menjadi paham dan bisa menulis. Yang tak paham kata, menjadi bisa membaca. Yang tidak tahu, menjadi tahu lalu bisa membuat keputusan sendiri.
Pengepungan di Bukit Duri, yang menyerap hampir 1,9 juta penonton, mempresentasikan topik pendidikan dari arah sebaliknya. Yang disorot bukan keberhasilan.
Ini dimulai dari pertanyaan, bagaimana jika pendidikan (sebagai senjata) ternyata tumpul dan andai masih tajam, ia digunakan oleh orang yang menyerah di tengah perang? Atau, tidak menyerah tapi salah motivasi dan salah sasaran seperti Edwin? Sebagai pengajar, Edwin belum selesai dengan masa lalu maupun dirinya sendiri.
Edwin adalah antitesis dari Topas (diperankan oleh S. Bagio, diganjar nominasi Piala Citra Pemeran Utama Pria Terbaik FFI 1982) dan Jefri antitesis Billy dalam film Sang Guru karya sineas Edward Pesta Sirait, rilisan tahun 1981.
Dilingkungi birokrasi busuk, dipaksa menghitamkan nilai-nilai merah seorang siswa anak orang kaya, Topas berkukuh pada integritas. Di adegan awal film Sang Guru, Billy yang masih SD gagal membedakan musang dari kasturi.
Namun, ia tidak gagal menjaga adab di depan Topas. Billy khidmat menyimak penjelasan Topas sedangkan 44 tahun kemudian, Jefri melempar barang ke papan tulis, bahkan saat Edwin belum mulai mengajar di kelas.
Kondisi ini diperparah ekosistem sekolah yang dilabeli “buangan.” Isinya siswa-siswi yang tidak diterima di institusi pendidikan lain, punya catatan khusus seperti drop out, rekam jejak kenakalan, atau dianggap (maaf) bodoh berdasarkan standarisasi tertentu.
Jefri, salah satu anak buangan yang kemudian, membentuk koloni di sekolah. Koloni ini isinya “produk-produk” yang dianggap gagal oleh masyarakat. Inilah apes di atas apes.
Produk Gagal dan Sumbu Pendek
“Produk gagal” ditempa tenaga pengajar yang belum selesai dengan dirinya sendiri, pada akhirnya hanya menghasilkan orang-orang bersumbu pendek.
Dalam catatan Alissa Wahid di harian Kompas, 24 November 2024, frasa sumbu pendek merujuk pada watak mudah meledak, disebabkan pendeknya jarak antara ujung sumbu (kejadian pemicu) dengan badan petasan (tindakan). Ini ditandai dengan emosi yang mudah tersulut dan bertindak gegabah. Dalam istilah Stephen Covey (1987), orang sumbu pendek cenderung bersikap reaktif ketimbang responsif. Pendek kata, ngegas tanpa berpikir panjang lebih dulu.
Bayangkan, jika sekolah hanya memproduksi orang-orang bersumbu pendek lalu mereka kembali ke masyarakat dan membentuk koloni dalam skala lebih besar. Akibatnya, digambarkan Joko Anwar dalam adegan kerusuhan berlatar tahun 2027. Salah satunya, ditandai dengan teriakan “Woi, Cina!” oleh sekelompok massa penjarah yang kemudian, mengejar untuk menganiaya Edwin.
Pengepungan di Bukit Duri menempatkan film ke fungsi dasar, sebagai pengingat dan cermin sosial. Ron Mottram dalam tulisannya yang bertajuk “Cinema and Communication (1990)” mencatat: Film mencerminkan kode-kode, termasuk budaya masyarakat, tempat film itu diproduksi.
Pengepungan di Bukit Duri menjadi wake-up call sekaligus mengingatkan publik pada kerusuhan rasial, Mei 1998, di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta dan Solo. Tragedi ini bisa terulang jika sekolah (sebagai salah satu institusi pembentuk karakter, di samping keluarga) gagal menjalankan fungsinya.
Lewat Pengepungan di Bukit Duri, Joko Anwar memberi lampu sorot pada sektor pendidikan dan segenap romantika di dalamnya. Sekolah buangan mungkin sudah tak ada karena pemerintah menerapkan sistem zonasi PPDB untuk menghapus kasta pendidikan. Namun, dalam realitas sosial, stigma siswa buangan dan sekolah buangan belum 100 persen sirna.
Undang-undang Yang Rusak
Edwin Lemert dan Howard Becker dalam teori labeling memaparkan, masyarakat atau sistem akan memberi cap negatif kepada seseorang atau kelompok. Label sekolah buangan sudah tak ada.
Namun, label siswa bermasalah, nakal, atau bodoh terasa langgeng menembus zaman. Mereka kerap dinilai tak pantas dan tak layak masuk ke sekolah tertentu. Ujungnya, lahir lagi sekolah yang mewadahi siswa-siswi dengan stigma. Ini jadi lingkaran setan.
Label buangan dan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah dua dari sekian banyak sumbu ledak yang memantik kegagalan sistem di masyarakat. Semua ini menuntut perbaikan detail termasuk payung hukum atau Undang-undang yang lebih memanusiakan manusia. Ini penting.
Jurnalis Thobari HR dalam catatan “Berkobarnya Api Dalam Sekam” (dipublikasikan koran Suara Merdeka, edisi 15 Mei 1998) mengingatkan: Undang-undang yang rusak hanya menimbulkan kecelakaan bagi rakyat. Dalam konteks pendidikan di film Pengepungan di Bukit Duri, inilah kecelakaan yang dimaksud. Pertama, Jefri membakar ayah temannya. Kedua, Jefri menghunus parang lalu menghabisi sahabat sekaligus anggota satu gengnya di toilet sekolah. Terakhir, Jefri berupaya membunuh Edwin.
Dan setelah semua kegilaan ini, Jefri masih bisa bertanya dengan nada tinggi, “Salah gue apa? Salah gue apa?” Lalu, dalam adegan lain, Edwin minta maaf kepadanya. Apakah Jefri (baca: siswa bermasalah) menjadi satu-satunya pihak yang layak dilabeli produk gagal dalam dunia pendidikan? Tunggu dulu.
Jauh sebelum Jefri menggila, Darmo Sumitro mengakui kegagalannya dengan berujar, “Sepuluh tahun aku jadi kepala di sini, belum pernah satu kali pun aku mengeluarkan murid. Mengeluarkan murid berarti menyerah.” Maka, inilah yang terjadi. Kepala sekolah menyerah di tengah jalan. Guru minta maaf kepada siswa pembunuh. Siswa tak bisa membedakan mana baik dan mana jahat. Jadilah ini kiamat dalam dunia pendidikan. Cikal bakal lahirnya masyarakat gagal. Sekali lagi, gagal.
Pemain: Morgan Oey, Omara Esteghlal, Hana Malasan, Endy Arfian, Fatih Unru, Florian Rutters, Faris Fadjar Munggaran
Produser: Tia Hasibuan, Joko Anwar
Sutradara: Joko Anwar
Penulis: Joko Anwar
Produksi: Amazon MGM Studios, Come and See Pictures
Durasi: 118 menit
 menjadi cuplikan refleksi sebuah produk gagal dalam pendidikan Indonesia){kind=link}