Bisnis karbon di Indonesia mulai menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, investasi sekitar Rp200 juta untuk penanaman dan pemeliharaan mangrove seluas satu hektare selama tiga tahun berpotensi menghasilkan nilai kredit karbon hingga sekitar Rp1,5 miliar.
Jumhur menyampaikan potensi tersebut saat menjadi pembicara dalam HSSE Leadership Forum 2026 di Kantor Pertamina Gas Negara, Jakarta, akhir Juli lalu. Menurutnya, pengelolaan karbon kini tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang bisnis melalui perdagangan kredit karbon.
Pak Menteri memberi contoh, satu hektare kawasan mangrove mampu menyerap sekitar 3.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan asumsi harga karbon rata-rata US$30 per ton, nilai kredit karbon yang dihasilkan mencapai US$90.000 atau sekitar Rp1,5 miliar. Sementara itu, modal penanaman dan pemeliharaan mangrove selama tiga tahun sekitar Rp200 juta.
Artinya, selisih antara modal dan potensi nilai kredit karbon tersebut terlihat sangat besar. Namun, angka Rp1,5 miliar merupakan proyeksi berdasarkan asumsi harga karbon dan kemampuan penyerapan, sehingga belun tentu sebagai keuntungan pasti bagi investor.
Harga karbon saat ini berada di kisaran US$7-US$10 per ton dan dalam kondisi tertentu dapat mencapai US$90 per ton.
Peluang bisnis karbon juga tidak terbatas pada mangrove. Pemerintah melihat sektor industri, termasuk lebih dari 1.400 pabrik kelapa sawit di Indonesia, memiliki potensi menghasilkan kredit karbon melalui pengurangan emisi, termasuk dari pengelolaan metana.
Meski demikian, realisasi nilai kredit karbon tetap bergantung pada kemampuan proyek menyerap karbon, mekanisme sertifikasi dan perdagangan, serta harga kredit karbon yang berlaku.
