Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang juga Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mendorong penguatan kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Menurutnya, sinergi tersebut memiliki potensi bisnis yang besar selama berjalan dengan tata kelola yang tepat dan mitigasi risiko yang kuat.
Agus menyatakan hal tersebut melalui siaran pers, Rabu (5/8/2026). Ia menilai BPD dan BPR/BPRS memiliki keunggulan yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam memperluas layanan keuangan, khususnya di sektor ekonomi daerah.
Menurut Agus, BPD umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, sedangkan BPR dan BPRS memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat serta pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
“Yang penting adalah kita letakkan dalam satu struktur yang tepat. BPR ataupun BPRS memiliki kedekatan dengan pasar mikro,” ujar Agus.
Kolaborasi di Segmen Usaha Mikro
Ia menjelaskan, kedekatan BPR dan BPRS dengan segmen usaha mikro menjadi nilai tambah karena kelompok tersebut sering kali sulit terjangkau secara langsung oleh BPD. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, kolaborasi diyakini mampu memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Agus menyebut berbagai bentuk kerja sama dapat dikembangkan, mulai dari integrasi layanan digital, penyediaan konten, hingga pemanfaatan saluran distribusi (channel) untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan agar sinergi tersebut tidak menjadi sarana pemindahan risiko kredit dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Menurutnya, setiap bentuk kolaborasi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Jangan sampai menggeser risiko dari satu lembaga ke lembaga lain. Bentuk kolaborasinya bisa melalui model digital, konten, maupun channel,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap profil dan rekam jejak debitur menjadi faktor penting dalam kerja sama tersebut. Dengan mengenali karakteristik borrower secara menyeluruh, setiap lembaga dapat melakukan pengukuran risiko kredit secara lebih akurat.
Karena itu, transparansi dan mitigasi risiko yang matang menjadi syarat utama agar kolaborasi antara BPD dan BPR/BPRS dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Pada prinsipnya kerja sama ini sangat baik untuk kedua belah pihak,” tutup Agus.
